Auditor BPK Dinilai Telah Melakukan Audit Yang Menyimpang Tentang BLBI

Auditor BPK Dinilai Telah Melakukan Audit Yang Menyimpang Tentang BLBI

15
0
SHARE

Berita Koran, Jakarta – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen,profesional, dan objektif serta melanggar undang-undang dan menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Demikian hal itu termuat dalam pokok gugatan yang diajukan Sjamsul Nursalim (SN) terhadap auditor BPK dan institusi BPK yang perkaranya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (10/7/2019) kemarin.

SN melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan melayangkan gugatan terkait hasil audit investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang didaftarkan pada Selasa 12 Februari 2019 itu mencantumkan I Nyoman Wara sebagai penanggung jawab laporan audit selaku pihak tergugat I, institusi BPK sebagai pihak tergugat II dan para pihak tergugat lainnya.

Dalam gugatannya Otto menekankan bahwa pemeriksaan keuangan negara wajib mengikuti ketentuan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU nomor 15/2006 tentang BPK, serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang terlampir dalam Peraturan BPK Nomor 1/2017.

Peraturan BPK itu menyebutkan SPKN terdiri dari Kerangka Konseptual Pemeriksaan dan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). Namun hasil pemeriksaan investigasi BPK 2017 bertolak belakang dengan aturan yang berlaku.

Dalam catatan Otto, ada sejumlah perbuatan melawan hukum (PMH) terkait laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK 2017.

Catatan pertama, misalnya, pelaksanaan audit investigasi BPK 2017 itu melanggar Pasal 10 Ayat (1) UU BPK yang menentukan bahwa BPK menilai dan menetapkan kerugian negara.

Sementara dalam Audit Investigasi BPK 2017 dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dan batasan pemeriksaan adalah sebatas mengungkap dan menghitung kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik KPK.

Berdasarkan SPKN, pemeriksaan wajib dilakukan secara independen yang ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tidak memihak atau dipandang tidak memihak kepada siapapun (PSP No. 100 Paragraf 5 huruf g).

Namun para tergugat dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan telah membatasi hanya menggunakan informasi atau bukti dari satu sumber saja, yaitu dari penyidik KPK yang jelas-jelas hanya berkepentingan untuk membuktikan tuduhannya.

“Ini menunjukkan Para Tergugat telah bersikap memihak atau dipandang memihak. Tidak independen,” ujar otto dalam keterangan persnya, Rabu (10/7).

Kedua

Menurut Otto, para tergugat tidak profesional dalam melaksanakan audit atau pemeriksaan. Menurutnya, sesuai SPKN, pemeriksaan wajib dilakukan secara profesional yang ditunjukkan dengan sikap skeptisisme profesional selama proses pemeriksaan yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan informasi yang diperoleh yang sesuai dengan Kerangka Konseptual Pemeriksaan paragraf 47, PSP No. 100 paragraf A4.

“Pemeriksaan senantiasa harus berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyajian laporan. Namun faktanya, informasi dari penyidik KPK diterima begitu saja tanpa dinilai atau diuji kebenarannya.”

Tidak sah

Otto melanjutkan, menurutnya laporan audit investigasi BPK 2017 tidak sah dan cacat hukum lantaran Kerangka Konseptual Pemeriksaan paragraf 21 menyebutkan hal pokok (subject matter) dan informasi hal pokok (subject matter information) sebagai salah satu unsur pemeriksaan keuangan negara.

Menurut Otto, seharusnya pemeriksa harus memperoleh pemahaman atas entitas, hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. Para tergugat justru memutarbalikkan fakta atau informasi yang mengakibatkan pemahaman atas hal pokok dan informasi hal pokok menjadi tidak benar.

Semisal para tergugat memutarbalikkan fakta mengenai obligor BLBI dan obligor MSAA. Para tergugat juga menyajikan fakta yang tidak benar mengenai penjaminan atas hutang petambak oleh DCD karena tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama No. 143.

“Penerbitan Laporan Audit Investigasi BPK 2017 melanggar Peraturan BPK Nomor 2/2016 karena tidak dibahas dan diputuskan dalam sidang BPK,” ujar Otto.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY